Senin, 08 April 2013

[Perpajakan] Paper Pengantar Hukum Pajak: Kewajiban Membayar Utang Pajak Bagi Wajib Pajak yang Meninggal Dunia, Meninggalkan Warisan, dan Tidak Memiliki Ahli Waris

Filled under:

KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PAJAK                                     
BAGI WAJIB PAJAK YANG MENINGGAL DUNIA, MENINGGALKAN WARISAN, DAN TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

Pajak yang dibebankan kepada masyarakat (utang pajak) disebabkan karena adanya perikatan antara negara dan warga negara. Secara tidak langsung, warga negara memiliki perikatan kepada negara. Perikatan itu mewajibkan warga negara untuk melakukan sesuatu dengan membayarkan kontribusi yang sifatnya dapat dipaksakan oleh warga negara kepada kas negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, yaitu pajak. Terjadinya perikatan tersebut bisa karena undang-undang atau  sebuah perjanjian.
Perikatan tersebut sendiri terwujud karena adanya amanat dari Undang-undang. Yang melakukan penyusunan Undang-undang adalah Pemerintah bersama-sama dengan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian segala sesuatu peraturan yang didasarkan oleh Undang-undang tersebut adalah amanat rakyat sendiri dan masyarakat harus mematuhinya, termasuk membayar utang pajak.
 Selain itu, dengan melihat sejarah terbentuknya negara, dahulu masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya (pajak) kepada negara karena negaralah yang menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena masyarakat sendiri yang mengadakan perikatan secara tidak langsung, dan mengadakan perjanjian, maka sepatutnyalah masyarakat untuk menunaikan kewajibannya  atau menepati janjinya untuk membayar utang pajak yang dibebankan kepadanya.
Pajak adalah utang, maka setiap warga negara (wajip pajak) yang melakukan  peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka negara (DJP) berhak melakukan penagihan atas utang pajak yang dibebankan kepadanya.
Berdasarkan Pasal 2A Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa kewajiban pajak subjektif seseorang dimulai saat ia dilahirkan, berada, atau  berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia . Sedangkan kewajiban membayar pajak seseorang akan berakhir sejak  ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Akan tetapi dalam beberapa kondisi,  wajib pajak yang sudah meninggal dunia utang pajaknya tetap harus ditagih. Kondisi yang dimaksud di sini adalah apakah wajib pajak tersebut meninggalkan harta warisan atau tidak, apakah wajib pajak tersebut memiliki ahli waris atau tidak. Berbagai kondisi wajib pajak tersebut  dirangkum seperti  pada  tabel di bawah ini

Kondisi 
Wajib pajak
Harta
Ahli Waris
1
Meninggal dunia
Ada
Ada
2
Meninggal dunia
Tidak Ada
Ada
3
Meninggal dunia
Ada
Tidak Ada
4
Meninggal dunia
Tidak Ada
Tidak Ada








Kewajiban wajib pajak yang telah meninggal dunia untuk melunasi utang pajaknya, pada paper ini adalah sehubungan dengan kondisi 3, dimana wajib pajak telah meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dan ia tidak memiliki ahli waris. Sebelum membahas hal tersebut, ada baiknya  perlu disinggung sedikit terlebih dahulu mengenai perlakuan pajak atas wajib pajak meninggal dunia pada kondisi 1, 2, dan 4.
                Pada kondisi 1, dimana wajib pajak meninggalkan harta warisan dan memiliki ahli waris, yang memenuhi kewajiban untuk membayar pajak adalah warisan yang belum terbagi kepada ahli waris (sesuai Pasal 2 ayat 1 UU PPh). Dalam hal ini warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian UU PPh ini mengikuti  status pewaris. Warisan tersebut menggantikan kewajiban  ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
                Pada kondisi  2, disaat wajib pajak yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta berupa warisan dan memiliki ahli waris, maka utang pajaknya tidak boleh dibebankan kepada ahli waris.
Pada kondisi 4, kondisi dimana wajib pajak yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta dan tidak memiliki ahli waris, maka utang pajaknya akan dihapuskan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan, yaitu KMK 565/KMK.04/2000 stdd 539/KMK.03/2002 yang menyatakan bahwa Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang pajak WP OP yang menurut data administrasi KPP yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena WP dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
                Tujuan disinggungnya perlakuan pajak atas beberapa kondisi wajib pajak di atas adalah sebagai pembanding untuk perlakuan pajak atas kondisi ke 3 yang menjadi inti permasalahan dalam paper ini. Pada kondisi ke – 3, kondisi di saat wajib pajak yang telah meninggal dunia pada Tahun Pajak meninggalkan harta warisan namun ia tidak memiliki ahli waris, bagaimanakah perlakukan penagihan utang pajak terhadapnya?. Lain halnya dengan wajib pajak yang meninggalkan warisan dan memiliki ahli waris, wajib pajak  yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan tapi tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisan yang ditinggalkannya akan dikelola oleh kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang.
                BHP merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum  di bidang harta peninggalan (warisan), perwalian, kepailitan, di lingkungan Departemen Kehakiman sekarang Kementerian Hukum dan Hak Aksasi Manusia (HAM) yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum  melalui Direktur Perdata.
                Tugas dari BHP adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya (seperti wajib pajak yang telah meninggal dunia meninggal warisan akan tetapi tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat menjalankan kepentingannya yaitu membayar utang pajak) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam menjalankan tugasnya, BHP memiliki fungsi diantaranya yang berhubungan dengan perpajakan adalah menyelesaikan permasalahan harta peninggalan (warisan) yang tidak ada kuasa (ahli waris) nya.  Harta kekayaan yang pemiliknya
meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, karena hukum, pengelolaan terhadap warisan berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Balai Harta Peninggalan sampai ada penetapan pengadilan.. Terkait dengan hal ini, Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ditetapkan sebagai pengelola terhadap harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
Dalam hal wajib pajak yang meninggal dunia dalam Tahun Pajak tersebut tentu meninggalkan utang pajak yang kewajiban untuk membayarnya adalah mutlak. Dengan begitu, yang melakukan kewajiban wajib pajak yang telah meninggal tersebut dilakukan oleh BHP itu sendiri, yaitu membayar utang pajak yang ditinggalkan oleh wajib pajak tersebut.. Maka  DJP sebagai pemungut pajak akan melakukan penagihan utang pajak wajib pajak yang meninggal dunia tersebut kepada BHP karena BHP-lah yang mengurusi harta peninggalan wajib pajak tersebut. Misalkan wajib pajak meninggalkan warisan berupa tanah, maka untuk membayar utang pajak wajib pajak meninggal dunia tersebut bisa diuangkan. 

Lalu apakah BHP setiap tahunnya akan ditagihi pajak oleh DJP? Jawabannya tidak. Karena kewajiban BHP hanyalah membayarkan utang pajak yang ditinggalkan oleh wajib pajak pada tahun yang bersangkutan..  Misalkan wajib pajak meninggal dunia pada tahun 2009, tahun pajaknya adalah tahun 2010. Kewajiban BHP terbatas untuk melakukan kewajiban perpajakan sehubungan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak yang meninggal dunia tersebut sampai utang pajaknya lunas, yaitu utang pajak pada tahun 2009. BHP tidak akan melanjutkan kewajiban untuk membayar pajak sehubungan dengan warisan tersebut, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b ,warisan adalah objek pajak yang dikecualikan.

Bagaimana  seandainya harta tersebut yang  sudah dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tetapi di kemudian hari, dapat diketahui atau  diketahui keberadaan ahli waris ? Dalam hal ini, maka yang bersangkutan (ahli waris) dapat mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah. Jika kemudian pengadilan mengabulkan permohonan yang bersangkutan terkait pengajuan permohonan keberatannya, maka  Balai Harta Peninggalan wajib mengembalikan harta kekayaan yang dikelolanya disertai Berita Acara Penyerahan.

                   Apabila harta yang semula dikelola oleh BHP kemudian berdasarkan hukum dialihkan kepada ahli waris yang dapat diketahui kembali yang semula tidak diketahui keberadaannya, maka DJP melakukan penagihan utang pajak terhadap ahli waris tersebut.
                                                                               
                                                                                 

Referensi
  • UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
  • http://www.idlo.int  diakses pada 20 Februari 2012, pukul 21:05 WIB
  • Tesis “Pembaharuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam Pelayanan Hukum”  didownload dari http://www.repository.usu.ac.id/  pada 20 Februari 2012, pukul 21:34 WIB

Posted By Irwan Hadi Pranata23.33

[Perpajakan] Paper Pengantar Hukum Pajak: Kewajiban Membayar Pajak

Filled under:

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

Kewajiban membayar pajak sudah ada sejak zaman pra sejarah. Pada zaman tersebut, pajak mulanya adalah sebuah upeti  (pemberian secara cuma – cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan. Pada zaman prasejarah seluruh rakyat wajib memberikan upetinya kepada raja atau penguasa tanpa terkecuali. Upeti yang diberikan adalah berbentuk natura berupa hasil pertanian, seperti padi, jagung, kelapa, singkong atau berupa hasil ternak. Seluruh upeti yang rakyat dipergunakan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan dan keperluan raja atau penguasa saja, sedangkan imbalan atau kontra-prestasi yang dikembalikan kepada rakyat sama sekali tidak ada. Pajak atau upeti pada saat itu mutlak hanya digunakan untuk kepentingan sepihak saja, yaitu kepentingan raja karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.
Namun seiring dengan perkembangannya, upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi digunakan untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mulai mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Pemberian yang diberikan rakyat sudah mulai digunakan untuk kepentingan rakyat seperti menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun sarana sosial, serta kepentingan umum lainnya.
Menurut (Wirawan dan Richard, 2001) Dengan adanya perkembangan suatu masyarakat , maka sifat upeti yang semula dilakukan hanya cuma-cuma dan sifatnya memaksa , selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun lebih memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsure keadilan inilah maka rakyat didikutsertakan dalam membuat pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat sendiri.
Dengan berlandaskan unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah beberapa peraturan mengenai tata cara pemungutan pajak, tata cara membayar pajak, siapa saja yang dipungut pajak, apa saja yang dipungut pajak, dan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Kemudian timbul pertanyaan mengapa negara perlu membuat peraturan perpajakan.  Menurut (http://www.dimastidano.wordpress.com) konon, pajak adalah konsekuensi logis dari terbentuknya suatu negara.  Secara filosofis, negara adalah komitmen rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Jhon Locke (1689) dalam teorinya menyatakan bahwa masyarakat secara alami mempunyai keinginan kuat untuk membentuk suatu negara. Negara dipercayai akan berperan lebih kuat dalam melindungi kehidupan (lives), kemerdekaan (liberty)  dan kepemilikan (property). Hobbes melemparkan gagasan tentang ius naturalis (hukum alam), dia percaya bahwa sebelum ada negara, tiap orang cenderung mempertahankan hidupnya masing – masing, bahkan dengan dengan cara memangsa orang lain, homo homini lupus – manusia menjadi  serigala bagi manusia lain. Bahkan jauh hari, Plato dan Aristoteles mengajukan teori yang banyak menuai kritikan, bahwa negara memang sepatutnya memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur individu yang cenderung liar. Individu cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan orang  lain. Negara dibentuk untuk tidak membiarkan  setiap individu bersaing secara bebas tanpa batas yang dapat menimbulkan kekacauan dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Negara membuat keteraturan dalam upaya mencapai tujuan bersama.
            Kemudian, seringkali timbul pertanyaan terkait pemungutan pajak diantaranya apa dasarnya atau mengapa masyarakat harus membayar pajak,  mengapa negara harus melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat mengingat kesadaran masyarakat yang sangat kurang untuk membayar pajak, karena adanya asumsi bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dengan membayar pajak. Memang masyarakat tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak, tapi tanpa mereka sadari kepentingan-kepentingan masyarakat terpenuhi dengan adanya pajak.
Pajak dipungut dari rakyat oleh negara. Dengan demikian, rakyat berkewajiban membayar pajak, agar negara bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut (http://www.dimastidano.wordpress.com), Ditinjau dari sisi legalitas, negara memiliki otoritas legal untuk memungut pajak, sedangkan rakyat berkewajiban membayar pajak sebagai konsekuensi dari komitmen dalam pembentukan dan mempertahankan negara. Dalam menjalankan aktivitasnya, negara tentu memerlukan biaya.
Secara garis besar,. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membangun fasilitas umum, prasarana, dan juga untuk menciptakan keamanan di masyarakat. Disamping itu pajak juga berfungsi redistribusi dari masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.
Dasar pemungutan pajak di Indonesia ada pada Pasal 23 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang – undang”.   Alasan mengapa kita harus membayar pajak adalah karena amanat dari Undang-undang, dan yang menyusun Undang-undang adalah Pemerintah bersama-sama dengan wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian pemungutan pajak yang didasarkan oleh Undang-undang tersebut adalah amanat rakyat sendiri. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya taat dalam membayar pajak karena masyarakat harus mematuhi setiap peraturan yang dibuat pemerintah. 
Menurut (Tim penulis Elex Media Kompetindo, 2011) pajak adalah konsekuensi dari kehidupan manusia. Manusia  hidup bermasyarakat dan bernegara tentu karena adanya keinginan dan kepentingan antar sesamanya.  Dalam kehidupan bernegara, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, walaupun secara tidak langsung dapat dirasakan.
Sesuai dengan pengertian pajak pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” .Penerapan fungsi pajak untuk kemakmuran rakyat  yang dimaksudkan disini misalnya adalah usaha masyarakat bisa berjalan lancar karena adanya keamanan kondusif, dimana ada negara yang melindungi. Dengan pajak juga masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik karena menggunakan  jalan raya. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan walaupun tidak tersedia secara gratis, namun dengan mudah masyarakat bias memperoleh di pasar, pusat perbelanjaan, karena ada pemerintah yang mengatur ketersediaanya. Masyarakat juga mendapat pelayanan berupa kesehatan dengan adanya rumah sakit. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan juga dapat terpenuhi dengan adanya sekolah, dan lain-lain. Untuk mendapatkan semua itu, atau untuk memelihara ketersediannya maka masyarakat wajib membayar pajak.


Referensi
  • Wirawan dan Richard, 2001, Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
  • Tim Penulis Fokus Media, 2011. UUD’45 dan Amandemennya Edisi 2011, Jakarta: Fokus Media
  • Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2007), Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: publishing Dept., Formasi.
  • http://www.dimastidano.wordpress.com, diakses pada 14 Januari 2012 Pukul 13:51 WIB
  • Tim Penulis Elex Media Kompetindo, 2011. Belajar Bikin SPT Sendiri, Jakarta : Elex Media Kompetindo

Posted By Irwan Hadi Pranata23.18